Oleh: Robert CH. Sitorus, S.H.
Pengamat Hukum dan Advokat
KABARGMP, JAKARTA – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira Polri menjadi perhatian serius publik. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga disebut-sebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, aktivis, organisasi kemasyarakatan hingga kalangan pengusaha. Sabtu(7/11/2026)
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan informasi atau data elektronik.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya dan tanpa keterkaitan yang jelas dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, penyidik juga menduga adanya perintah untuk menghapus sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Perkembangan perkara ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan teknologi pengawasan.
Kewenangan penyadapan yang semestinya menjadi instrumen pendukung penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun tujuan lain di luar ketentuan perundang-undangan.
Lantas, bagaimana konsekuensi hukum atas dugaan perbuatan tersebut? Apa tujuan yang mungkin melatarbelakangi penyadapan ilegal, dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
APA ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENYADAPAN ILEGAL?
Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penyadapan tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Dalam perkara ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi perhatian penyidik, antara lain:
1. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Ketentuan ini mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Ancaman pidana yang disebutkan dalam ketentuan ini dapat mencapai 10 tahun penjara atau denda kategori VI.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang perlu dicermati dalam penanganan dugaan penyadapan ilegal, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya dapat dibuktikan.
2. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP
Ketentuan ini berkaitan dengan tindakan mengakses komputer maupun sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.
Ancaman pidananya dapat mencapai:
Maksimal 6 tahun penjara sebagaimana ketentuan ayat (1).
Maksimal 7 tahun penjara sebagaimana ketentuan ayat (2).
Penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan, alat bukti, serta unsur tindak pidana yang berhasil dibuktikan dalam proses hukum.
3. Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Ketentuan ini mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, berupa mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik.
Ancaman pidana berdasarkan ketentuan tersebut dapat mencapai 8 tahun penjara.
Namun demikian, perlu dipahami bahwa ancaman pidana maksimal bukan berarti setiap tersangka secara otomatis akan dijatuhi hukuman tertinggi. Penjatuhan pidana sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh proses pembuktian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.
APA TUJUAN DAN MOTIF DI BALIK PENYADAPAN ILEGAL?
Masyarakat perlu memahami bahwa penyadapan yang dilakukan secara sah memiliki perbedaan mendasar dengan penyadapan ilegal.
Dalam konteks penegakan hukum, penyadapan dapat menjadi salah satu instrumen untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sepanjang memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, penyadapan ilegal merupakan tindakan yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan seseorang karena dilakukan tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum.
Apabila disalahgunakan, praktik tersebut dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi rahasia yang semestinya hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas hukum.
Setidaknya terdapat beberapa kemungkinan motif yang perlu dicermati:
Pertama, memperoleh informasi yang bersifat rahasia.
Penyadapan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui percakapan pribadi, komunikasi strategis, rencana bisnis, kepentingan hukum, hingga informasi internal seseorang atau suatu lembaga.
Kedua, melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pihak tertentu.
Informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk mengancam, menekan, atau membatasi kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat maupun memperjuangkan hak-haknya.
Ketiga, memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Informasi yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan untuk kepentingan bisnis, persaingan usaha, dinamika politik, ataupun kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan hukum.
Keempat, melakukan pengawasan tanpa dasar hukum yang jelas.
Penyadapan ilegal juga berpotensi digunakan untuk memantau aktivitas, komunikasi, dan kehidupan pribadi seseorang tanpa adanya keterkaitan yang sah dengan proses penegakan hukum.
DAMPAK PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP MASYARAKAT
Persoalan penyadapan ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara yang melibatkan individu atau pejabat tertentu. Lebih jauh, praktik semacam ini berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia, keamanan informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketika komunikasi pribadi tidak lagi terjamin kerahasiaannya, masyarakat dapat kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan kritik, mengemukakan pendapat, menjalankan kegiatan jurnalistik, maupun berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Dalam negara hukum, kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses hukum secara adil, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Pada akhirnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang memiliki kewenangan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan sesuai dengan batas-batas hukum.
Sebab, teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang justru mengancam privasi, kebebasan, serta rasa keadilan publik.
Hukum harus menjadi pelindung seluruh warga negara, bukan alat untuk mengawasi, menekan, atau membungkam mereka yang seharusnya dilindungi. (Syz08)
