Surat Pengunduran Diri Gibran Diterima MPR, Konstitusi Atur Batas Waktu 60 Hari

KABARGMP, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan MPR di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Setelah menerima dokumen tersebut, MPR berencana segera menggelar rapat internal guna membahas tahapan tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani mengungkapkan bahwa Gibran meminta agar proses administrasi dan ketatanegaraan terkait surat pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR dijadwalkan mengadakan rapat pimpinan pada hari yang sama. Agenda selanjutnya akan dibahas melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya.

Muzani menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan telah memiliki landasan hukum dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.

“Konstitusi memberikan batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk memperoleh Wakil Presiden definitif,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan, MPR akan memanfaatkan tenggat waktu tersebut untuk mempersiapkan seluruh tahapan yang diperlukan, termasuk pembahasan bersama unsur pimpinan dan perwakilan fraksi.

Menurut Muzani, mekanisme yang ditempuh harus tetap berpedoman pada ketentuan konstitusi agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai tata aturan ketatanegaraan.

Di akhir keterangannya, Muzani turut meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar seluruh rangkaian proses dapat berjalan tertib, lancar, serta mencerminkan praktik demokrasi dan konstitusi yang baik.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan struktur kepemimpinan nasional dan mekanisme konstitusional dalam mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. (*/Rr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *