Garda Prabowo Pertanyakan Penggunaan Anggaran SMK Go Global Diduga jadi Bancakan, Ini Jawaban Menteri

Kabargmp, Jakarta – Dewan Koordinasi Nasional Garda Prabowo melalui Ketua Departemen Hukum dan HAM Amri Piliang, SH saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantornya Jumat 20 November 2026 sangat mengapresiasi Program Pelatihan Gratis bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja Keluar Negeri yang dinamakan SMK Go Global, Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Drs. Mukhtarudin bahwa Program tersebut merupakan Directive Presiden dalam mewujudkan Astacita keempat yaitu Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

Namun Amri mengingatkan agar Program yang sangat mulia tersebut jangan sampai hanya sebatas Ceremonial untuk menyerap Anggaran belaka, setelah itu hanya menghasilkan Pengangguran tahap berikutnya karena tidak dibarengi dengan kesiapan Job Order dari Pemberi Kerja diluar negeri, tidak dilibatkannya Peran serta Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan juga para Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan data Rincian Anggaran & Target yang diperoleh awak media;

* Tahun 2026: Sekitar Rp1,605 triliun dengan target 40.000 peserta (per September 2026 tercatat realisasi 3.879 peserta).

* Tahun 2027: Rp3,2 triliun dengan target peningkatan kompetensi bagi 140.000 calon pekerja migran Indonesia. Sekitar Rp3,064 triliun dari paket tersebut dialokasikan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi peserta.

* Biaya per Peserta: Rata-rata biaya pelatihan, sertifikasi, dan biaya hidup selama pelatihan yang ditanggung pemerintah berada di kisaran Rp.21 juta per peserta (atau sekitar Rp.21,89 juta secara matematis dari alokasi 2027, bukan standar biaya resmi karena menyesuaikan kompetensi dan negara tujuan).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak. menjabat sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI / KP2MI); “utk program SMK Go Global dilakukan secara terbuka dengan diikuti baik SMK, lembaga vokasi dan perguruan tinggi yang memiki kriteria kelembagaan vokasi migran sesuai regulasi dan terbuka akses nya melalui e-vokasi yang juga terpublikasi.

Untuk proses penentuan lembaga juga sesuai regulasi baik melalui e-katalog, dan swakelola.
Kelembagaan pengawasan juga melibatkan baik penegak hukum, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, ujarnya.

Saat ini capaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai proses kurang lebih 70 – 80 % untuk peningkatan kapasitas dan selanjutnya akan melalui proses penempatan karena memerlukan test/ asessment dari pengguna di negara tujuan, P3MI, kelengkapan dokumen, lembaga pembiayaan ( KUR ) dan lainnya,
Untuk peserta program baik lulusan SMK, vokasi dan perguruan tinggi dan masyarakat umum.
Sehingga untuk CPMI caregiver, babby sitter juga dapat mengikuti program ini. Ujar Dwi Setiawan.

Sejalan dengan program SMK Go Global penataan ekosistem terutama aspek pelindungan, proses prosedural, tata kelola lembaga vokasi, termasuk kurikulum, program pelatihan dan sertifikasi, P3MI, termasuk lembaga vokasi di Kementerian Lembaga untuk meningkatkan kapasitas tata kelola migran secara komprehensif dan berkelanjutan, silahkan rekan-rekan apabila berkenan mendiskusikan dan memberikan masukan-masukan untuk bersama-sama kita kawal program Direktif Presiden SMK Go Global secara berkelanjutan, ujar Dirjen P3KLN.

Dari hasil Pengamatan Tim investigasi kami Garda Prabowo di Lapangan, Pengelolaan Program Pelatihan Gratis SMK Go Global melalui Kampus-kampus Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkesan seperti Proyek Penunjukan langsung dan hanya sebatas Ceremonial dan rentan diselewengkan sehingga tidak tepat sasaran, tentunya kami berharap ada Evaluasi terhadap penggunaan Anggaran Pelaksanaan Program Pelatihan SMK Go Global ini berdasarkan jumlah peserta didik dengan jumlah yang PMI Yang berhasil ditempatkan keluar negeri, seharusnya dengan adanya Program Pelatihan Gratis SMK Go Global ini para Pekerja Migran Indonesia tidak perlu lagi harus mengeluarkan uang untuk dapat bekerja keluar negeri karena Biaya Pelatihan telah ditanggung Pemerintah Biaya Penempatan ditanggung oleh Pemberi Kerja/Majikan berdasarkan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 30 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 2, namun kenyataannya Pekerja Migran Indonesia masih dipungut biaya Penempatan oleh P3MI sebesar 40 jutaan hingga 100 jutaan bahkan di dorong melalui praktik penjeratan utang berkedok KUR dan/atau Dana Talangan dengan mensyaratkan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atau BPKB Kendaraan, ujar Amri.

Selain itu masih adanya Diskriminasi Jabatan dan Negara tujuan tertentu seperti jabatan Care Giver, Care Taker, House Keepper dan Baby Sitter tidak dimasukan kedalam Program Pelatihan Gratis SMK Go Global ini, sehingga mereka para CPMI masih harus dipotong gajinya hingga 9 bulan di Taiwan, 6 Bulan di Hongkong dan 8 Bulan di Singapura, bahkan di Jepang banyak praktik penjeratan utang.
Apabila jabatan Domestic Workers tersebut diikutsertakan dalam program pelatihan Gratis, tentunya bisa Zero Cost biaya Penempatan, dan Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Permen PPMI Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 2 tentang Pembebasan biaya Penempatan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, kata Amri yang juga Praktisi Hukum.

Salah satu yang kami perhatikan adalah Pelatihan dengan Jabatan Hospitality yang akan ditempatkan di Turkey dengan Gaji sekitar USD.600-800 atau sekitar Rp. 10 juta hingga 13,5 Juta dengan kontrak kerja musiman (seasonal Workers) selama 7 bulan, kemudian masih dipungut biaya Penempatan 40 jutaan, maka sisa gaji yang diperoleh oleh PMI kita selama kontrak 30 jutaan, belum termasuk biaya hidup, hal ini perlu dikaji kembali oleh Pemerintah khususnya KP2MI dan atase Ketenagakerjaan/Pelindungan PMI di Luar Negeri agar tidak asal menerima Job Order yang merugikan Pekerja Migran Indonesia, karena selain PMI tidak membawa hasil kembali ke Indonesia, juga Biaya Pelatihan Gratis melalui Program SMK Go Global menjadi sia-sia tidak tepat sasaran, bahkan menjadi bancakan para Pelaku Penempatan yang menikmati anggaran negara namun masih membebankan biaya kepada PMI beserta keluarganya, kata Amri yang juga Alumni Lemhanas RI.

Menurut informasi yang dapat dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Drs. H. Mukhtarudin; “Day to day sejak persiapan sampai pelaksanaan diawasi dan disuverviai oleh BPK, BPKP dan LKPP”.

Kami tetap bermohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan, KPK dan Kejaksaan turut mengawasi dan memeriksa penggunaan anggaran tersebut yang diduga dijadikan bancakan oleh para Pengusaha Penempatan Nakal dan oknum Pejabat, serta panitia Pelaksana yang menurut Pak Wayan Rideng diberikan honor sebesar Rp.700.000, serta berkemungkinan ada ASN yang terlibat telah merugikan Negara dan juga Pekerja Migran Indonesia sebagai Rakyat kecil, serta kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di himbau agar tidak mengeluarkan biaya lagi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Karena biaya pelatihan telah ditanggung oleh Pemerintah dan Biaya Penempatan ditanggung oleh Pemberi kerja/Majikan, pungkas Amri. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *