Kabargmp, Jakarta – Dinamika ketatanegaraan menyusul penyampaian surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tahapan penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan, termasuk apabila proses pengunduran diri tersebut berujung pada pengisian jabatan Wakil Presiden.
Presiden Prabowo pada Kamis (12/11/2026) menyampaikan bahwa dirinya telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Surat tersebut juga disampaikan Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Situasi tersebut memunculkan perhatian terhadap proses penentuan calon Wakil Presiden pengganti, terutama mengenai kriteria kepemimpinan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.
Pengamat hukum dan advokat, Robert CH. Sitorus, menilai bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh dipandang sebatas agenda politik atau kompromi antarkekuatan elite. Menurutnya, setiap keputusan harus berorientasi pada keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas.
Ia mengingatkan bahwa posisi Wakil Presiden bukanlah jabatan yang dapat diperlakukan sebagai bentuk penghargaan politik, melainkan amanah konstitusional dengan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara.
Pentingnya Ketepatan dalam Menentukan Wakil Presiden
Robert menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses penentuan Wakil Presiden pengganti.
Pertama, menjaga stabilitas pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki keselarasan dalam menjalankan agenda pemerintahan agar koordinasi kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan efektif.
Kedua, menghindari konflik kepentingan politik. Proses penentuan calon perlu mengutamakan kepentingan nasional dan tidak semata-mata didasarkan pada transaksi politik, kedekatan personal, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, publik membutuhkan kepemimpinan yang memiliki integritas, keterbukaan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Keempat, memastikan kesinambungan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029. Pergantian pejabat pada posisi strategis negara harus tetap memperhatikan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah.
Kriteria Calon Harus Berlandaskan Integritas dan Kapasitas
Lebih lanjut, Robert berpandangan bahwa penentuan calon Wakil Presiden perlu mempertimbangkan kualitas personal maupun rekam jejak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Beberapa kriteria yang dinilainya relevan antara lain integritas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, pengalaman dalam pemerintahan, pemahaman terhadap hukum dan konstitusi, wawasan ekonomi, kemampuan diplomasi, serta kapasitas kepemimpinan.
Selain itu, calon Wakil Presiden diharapkan mampu membangun komunikasi lintas kelompok, memahami persoalan masyarakat, serta memiliki orientasi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan rakyat.
Menurut Robert, pertimbangan tersebut penting agar proses pengisian jabatan tidak berhenti pada kalkulasi dukungan politik, tetapi juga memperhatikan kapasitas calon dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Mekanisme Konstitusional Tidak Boleh Diabaikan
Dari perspektif hukum tata negara, Robert menekankan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, disertai kelengkapan persyaratan. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Dengan demikian, kewenangan Presiden berada pada tahap pengusulan dua nama, sedangkan pemilihan Wakil Presiden pengganti menjadi kewenangan MPR melalui mekanisme konstitusional.
Robert menegaskan bahwa kepatuhan terhadap konstitusi merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga oleh seluruh penyelenggara negara. Proses pergantian jabatan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Menutup pandangannya, Robert mengingatkan bahwa pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurutnya, Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai konstitusi. Rekam jejak, integritas, serta kemampuan calon harus menjadi bagian penting dalam pertimbangan pengusulan.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar pengisian jabatan Wakil Presiden, melainkan keberlanjutan pemerintahan dan kepercayaan rakyat terhadap masa depan bangsa. Jangan sampai kepentingan politik jangka pendek mengesampingkan kepentingan masyarakat luas,” tegas Robert.
Ia menambahkan, negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, konstitusi harus menjadi landasan setiap keputusan, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, keputusan politik yang diambil hari ini akan membawa konsekuensi bagi perjalanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat ke depan. (*/Rr)
Oleh: Robert CH. Sitorus, S.H.
Pengamat Hukum dan Advokat
